Menggagas Forum Kemitraan di Daerah sebagai Strategi Keberlanjutan Penanggulangan Pekerja Anak di Pertanian

“Program KESEMPATAN yang saat ini dilaksanakan oleh JARAK bisa mendukung terlaksananya program dan layanan untuk anak-anak di desa kami karena adanya dukungan pembiayaan dari ECLT. Dukungan ini tentunya memiliki batas waktu, oleh karenanya perlu dipikirkan paska program berakhir, akses manakah yang bisa menjamin keberlangsungan ini.”

Poin penting yang disampaikan peserta FGD Pelaporan Capaian Program KESEMPATAN dan Perumusan Strategi Keberlanjutan Program yang dilaksanakan di Jember, 11 November 2021.

“Kabupaten Jember berhasil mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) kategori Madya pada tahun 2021, penilaiannya naik satu tingkat setelah dua tahun yang lalu memperoleh kategori Pratama,” hal ini disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Jember saat membuka FGD.  Selain itu, Kabupaten Jember juga memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada bulan Oktober 2021. Pencapaian ini dapat menjadi dorongan untuk mengatasi banyaknya aduan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pembahasan final Perda Kabupaten Layak Anak.

Visi Kabupaten Jember “Wes wayahe mbenahi Jember” (Sudah waktunya membenahi Jember) nampaknya memang perlu dukungan lintas pihak agar bisa terwujud, termasuk melanjutkan model Program KESEMPATAN. Visi dan misi Kabupaten Jember 2021-2026 telah mewadahi pelayanan dasar dan pemenuhan hak-hak anak di dalamnya dengan sistem yang terintegrasi.

Forum diskusi hari ini mencoba mengindentifikasi peluang-peluang untuk melanjutkan konsep Desa Layak Anak yang telah diujicoba oleh beberapa OMS, diantaranya JARAK dan LPKP Jatim melalui program KESEMPATAN, STAPA Center dan Tanoker di beberapa kecamatan dan desa. Selama ini desa-desa telah melakukan pendampingan kepada kader dan anak-anak serta mengadvokasi pemerintah desa agar pemenuhan hak anak dimulai dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa dan keluarga.

Tahun ini merupakan tahun akhir Program KESEMPATAN mendampingi 10 desa, tetapi langkah estafet harus dimulai dengan menggerakkan para pemangku kepentingan untuk mengambil peran. Pihak swasta yang selama ini belum digandeng secara optimal, bahkan telah menunjukkan peranannya di desa-desa yang merupakan mitra kerja perusahaan. PT. AOI menyampaikan sharing bahwa selama ini pihaknya telah mempraktikkan pelarangan mempekerjakan anak di petani sesuai standar yang diberlakukan perusahaan. Perusahaan  tembakau seperti ULT, Pandu Sata Utama, Tempuredjo, Mangli Jaya Raya telah menjadikan isu anak sebagai salah satu  fokus perusahaan dan memastikan tidak ada pekerja anak di rantai pasoknya, menurut Kurniwan dari PT. AOI.

Pemikiran untuk membuat forum kolaborasi lintas sektor mencuat karena pentingnya melibatkan peran banyak pihak, termasuk perusahaan yang bisa memainkan peranan kunci dalam pencegahan pekerja anak. Anwar Sholihin, Direktur LPKP Jatim menyampaikan perlu pemikiran strategis agar kontribusi perusahaan tembakau bisa dipertimbangkan karena jika mengikuti kebijakan yang lain, justru mereka tidak bisa menjadi aktor kunci dalam penanganan isu anak.

Tembakau yang merupakan potensi primadona di Jember telah menjadikan wilayah ini sebagai pengekspor tembakau yang cukup besar dan perlu dipertimbangkan, menurut Lulus Dewi, Kepala Bidang Ekonomi, Bappeda Jember. Oleh karena itu perlu adanya peranan forum kemitraan (PAACLA) di daerah yang melibatkan pihak perusahaan sebagai aktor yang bersama-sama melindungi dan memenuhi hak anak.

Saat ini PAACLA masih ada di tingkat pusat untuk mensinergikan peran dan menjembatani solusi yang dibutuhkan, ungkap Tejo Jatmiko, Kepala Seknas PAACLA. Hadirnya PAACLA di daerah tentu dapat menjadi forum yang lebih praktis karena mampu mensinergikan kekurangan yang ada di tingkat masyarakat. Masuknya pihak perusahaan, OMS, dan juga perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi kekuatan yang mendukung pemerintah kabupaten dalam penanggulangan pekerja anak di pertanian.

Di akhir sesi diskusi para peserta sepakat menyusun kelembagaan PAACLA Daerah sebagai bentuk tindak lanjut dan mempersiapkan langkah keberlanjutan. Pada pelaporan tahunan anggota PAACLA yang akan dilaksanakan pada awal Desember semoga kelembagaan ini dapat diresmikan dan siap mewadahi peran-peran yang dibutuhkan untuk mempercepat Visi “Wes Wayahe Jember Kabupaten Layak Anak”.

(Vbl)